Amry Pasaribu
SIMALUNGUN - Kalangan publik masih menyoal tata kelola keuangan yang disebut dengan "Biaya Pendidikan" di SMA Negeri I Bandar di Jalan Kuala Tanjung, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sabtu (23/12/2023) sekira pukul 07.30 WIB.
Pasalnya, menurut nara sumber yang dipercaya menyebutkan, "Biaya Pendidikan" merupakan keputusan bersama sesuai hasil musyawarah yang disepakati antara pihak SMA Negeri I Bandar, Komite Sekolah dan orang tua / wali murid yakni, berupa iuran bulanan senilai Rp 65.000, - / siswa-siswi.
"Sejumlah uang kutipan dari murid ini dikelola pihak SMA Negeri I Bandar melalui Astilia M Tambunan selaku Bendahara dan disinyalir saat ini tidak mampu mempertanggung jawabkan laporan keuangannya, " sebut nara sumber melalui sambungan percakapan selular.
Kemudian, menurut nara sumber, hal itu terungkap setelah tersiar kabar duka atas meninggalnya salah seorang tenaga honorer yang tugasnya sebagai Satpam dan pihak keluarga mengungkapkan, tentang gaji yang belum diterimanya.
"Soal gaji yang belum diterima Almarhum Amos Nainggolan terungkap dan akhirnya, diketahui bahwa gaji sejumlah tenaga guru honorer lainnya juga belum dibayarkan, " jelas nara sumber.
Sementara, pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Anak Bangsa Kabupaten Simalungun yang juga menyoroti permasalahan "Biaya Pendidikan" yakni kutipan dari siswa-siswi senilai Rp 65.000, - / bulan dan gaji tenaga honorer SMA Negeri I Bandar yang belum dibayarkan.
"Kami akan minta klarifikasi soal kutipan uang yang menjadi beban orangtua siswa tersebut melalui surat resmi ditujukan kepada pihak Kepsek dan Bendahara SMA Negeri I Bandar, " kata W.H Butar Butar melalui sambungan percakapan selularnya.
Lebih lanjut, Ia menegaskan, agar pihak penyelenggara pendidikan di SMA Negeri I Bandar mampu memahami, bahwa di era keterbukaan informasi publik ini tidak ada lagi dapat ditutup-tutupi.
"Kami menghimbau agar oknum penyelenggara pendidikan di SMA Negeri I Bandar bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas demi meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan, " tegas WH Butar Butar mengakhiri.
Sementara, Kepsek SMA Negeri I Bandar D R Purba dan Bendahara Astilia M Tambunan dikonfirmasi melalui sambungan pesan percakapan selularnya, terkesan kompak tak menanggapi hingga berita ini dilansir ke publik.
Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah VI Pematang Siantar – Simalungun, Drs R Zuhri Bintang MAP melalui pesan percakapan selularnya merespon penyampaian konfirmasi awak media ini.
"Sedang ditelusuri permasalahannya, tksh, " tulisnya dalam pesan selularnya, Kamis (21/12/2023) sekira pukul 09.59 WIB.
Selanjutnya, ketika awak media ini meneruskan, salah satu penyampaian komentar warga bernada miring menanyakan, kenapa permasalahan ini masih ditelusuri? Dianggap meremehkan para honorer yang belum terima gaji.
"Maaf, saya tidak pernah meremehkan para tenaga honorer, itu perasaan saudara saja. Kami telah melakukan 4 kali pertemuan untuk penyelesaian masalah tersebut, " sambung Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah VI Pematang Siantar – Simalungun.
Kemudian, menurut keterangan nara sumber, terkait gaji honorer itu, bulan 7, 8, 9 tahun 2023 belum dibayarkan oleh pihak Bendahara. Ditambahkan, bahwa pada bulan Oktober 2023 lalu, dilaksanakan serah terima jabatan Kepala SMA Negeri I Bandar.
"Saudara juga sabarlah, kami tidak tinggal diam dalam hal ini, " sebutnya mengakhiri pesan selularnya.
Sebelumnya, diberitakan soal kalangan aktifis pemerhati dunia pendidikan angkat bicara soal gaji honorer yang tidak berbayar menyesalkan sikap dan kebijakan pihak SMA Negeri I Bandar tentang tata kelola sumber keuangannya, disebut "Biaya Pendidikan".
Karmel 
Agung widodo 
